undang undang tentang paud. 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor . undang undang tentang paud

com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai undang-undang (UU). Dalam konteks ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu; jalur formal, jalur nonformal dan jalur informal. Undang-Undang. Selama ini, penanganan kasus tindak kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1976. Mengingat : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah disempurnakan untuk memudahkan para pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum 2013 PAUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Diundangkan Dirjen PP Kemenkumham pada 18 Januari 2022. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 9. 12. Dalam pasal 1, butir 14, bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah “suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam. Kumpulan Permendikbudristek tahun 2022 secara lengkap dapat di unduh pada tautan di bawah ini. dan rambu-rambu pengelolaan prasarana PAUD. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanBuku panduan KOSP PAUD kurikulum operasional satuan pendidikan untuk semua jenjang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Makna Dan Implikasi Uu Sisdiknas Tentang Paud. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka. Lakukan penataan agar lembaganya menjadi resmi," kata Nuh seusai menghadiri Puncak Gebyar Paud, Senin (12/12/2011), di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara. /1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun. B. Dalam Batang Tubuh Undang-Undang tersebut memuat 22 Bab, dan 77 Pasal, adalah cukup ideal dan akomodatif dalam mengatur sistem pendidikan di Indonesia, termasuk sistem pendidikan Para sekolah (PAUD). adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan. Latar Belakang. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Ini Alamat 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat 2023. a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 9 Tahun 1968. 25 Oktober 2002 Tanggal Pengundangan. 20 Tahun 2003 dapat diunduh di sini. a. Undang-Undang No. Penerapan program lingkungan belajar berkualitas di satuan PAUD 1. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No. Bentuk. PP ini mengubah PP Nomor 57 Tahun 2021. Download Gratis Bukti Fisik Akreditasi Paud 2023 (8 Standar Pendidikan) Download Pedoman Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru SD,. 2. Undang-Undang. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-Undang Tentang. Ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga-lembagastudi literatur standar analisis profesional guru PAUD dengan judul analisis standar profesional guru PAUD menurut undang-undang guru. 19 tahun 2005 yang merumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi/isi atau. Download permendikbud 84 tahun 2014 pdf tentang pendirian satuan. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang Republik Indonesia No. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan. undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. 0. Pasal tersebut adalah: Pasal 1 A : SNP berdasarkan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan. 11 Kategori: Serba-Serbi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. I. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Permendikbud Ristek No 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada PAUD Dikdasmen. Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Tahun 2022. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DENGAN. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu; jalur formal, jalur nonformal dan jalur informal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. (2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud STPPA PAUD dalam Permendikbud 137 tahun 2014 dinyatakan dicabut per tanggal 4 Februari 2022 dan diganti dengan Perpres nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. ID; 9 HLM. Surat Edaran Dirjen PAUDDIKDASMEN Kemdikbud tentang Penguatan transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) Laporkan Penyalahgunaan Blog berisi kumpulan produk hukum Indonesia. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. 17 Tahun 2017 - Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia Diunggah pada Rabu, 16 September 2020. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD DIKDAS DIKMEN Laporkan Penyalahgunaan Blog berisi kumpulan produk hukum Indonesia. Untuk memandu peran berbagai pihak dalam menyediakan layanan PAUD, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyusun visi Merdeka 4. Tentang PAUD. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia. PAUD Taman Pendidikan Al Qur’an (PAUD TPQ), PAUD Bina Iman Anak (PAUD BIA), PAUD Pembinaan Anak. Undang-undang No: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2. Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan (Studi Kasus di Kota Tangerang Selatan) Sri Utaminingsih1) 1) dosen Universitas Pamulang, email : sriutaminingsih@yahoo. Landasan hukum terbitnya Permendikbudristek 56 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Melalui UU ini untuk pertama kali, PAUD diatur secara khusus dalam sebuah undang. PENDAHULUAN. Pendidikan anak usia dini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28. 17. U. Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, bukan format asli: Dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada PAUD, Jenjang DIKDAS (SD SMP), Dan DIKMEN (SMA SMK) Kurikulum Merdeka , dinyatakan bahwa yang dimaksud Standar Isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Secara garis besar, panduan penegerian satuan PAUD ini memuat tentang (1) latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup, (2) persyaratan dan prosedur penegerian satuan PAUD, dan (3) peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tujuan dan prinsip Penyediaan layanan PAUD menurut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan prasekolah dasar. 58/2009, tentang SN-PAUD Pengertian kurikulum secara utuh adalah keseluruhan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dikembangkan untuk menfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak selaras dengan potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kinestetik peserta didik secara optimal. 4 – 6 tahun D. Displaying 1-10 of 25 results. 2004. Undang- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian 2018. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement. Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah, Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD. PAUD diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, yaitu pada pasal 1 butir 14 tentang pengertian. Ketentuan Umum, 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak. Visi Ditjen PAUD,. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate dari segi konsep tentang PAUD. 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah; Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 2. Menurut psikolog sekaligus Dosen Universitas Indonesia (UI), Rose Mini Agoes Salim, M. 11/P/2018 tanggal 15 Januari 2018, tentang Pengangkatan Anggota BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah; Mengingat : 1. 00. Terlebih lagi kita ketahui bersama bahwa bentuk badan hukum yang diperkenankan untuk penyelenggara pendidikan ialah yayasan. Tugas pokok dan fungsi guru berdasarkan Permendikbud nomor 15 Tahun 2018 sebenarnya mengatur tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dalam 12 minggu adalah 40 jam terdiri dari 37. ke PAUD”, maka terdapat makna tersirat di dalamnya bahwa anak perlu mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; 5. satuan PAUD yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, maka dipandang perlu disusun rambu-rambu atau Panduan Penegerian Satuan PAUD. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan. Upaya ini diwujudkan melalui dikeluarkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan (1) PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis l ayanannya , yang meliputi . DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada. Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa ” (1) Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidkan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau. NOMOR 146 TAHUN 2014. E. Pada Pasal 26 ayat 3, menyatakan bahwa PAUD termasuk dalam pendidikan nonformal. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6) Undang Undang Nomor. Dasar hukum Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, adalah: Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah. Permendiknas ini berisi tentang syarat teknis dan syarat administrasi serta tata cara. Psi. Panduang dibuat bersama Kemenang untuk memudahkan pembelajaran. PAUD – PENDIDIKAN DASAR – PENDIDIKAN MENENGAH – STANDAR PROSES 2022 PERMENDIKBUDRISTEK NO. 10. PAUD melalui Permendiknas No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanPeriode 2003-2009, ditandai dengan keluarnya Undang­-undang No. Makassar, Kemendikbud --- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, pendidikan anak usia dini (PAUD) berkembang dengan cepat di Indonesia. Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak. Dasar Hukum. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap. Standar isi PAUD Permendikbud ristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi jenjang paud, dikdas, dan dikmen mulai berlaku tanggal 10 Februari 2022. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. 2021. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah NOMOR: 005/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2023 TENTANG PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022 BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL Menimbang : a. Jakarta - . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4. 147 tentang Kurikukulum 2013 PAUD, KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat. Kemendikbudristek telah meluncurkan panduan penyelenggaraan PAUD di masa pandemi COVID-19. wajib menyampaikan laporan kepada Direktur. DASAR HUKUM 1. Periode 2003-2009, ditandai dengan keluarnya Undang­-undang No. PENDAHULUAN . Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Begitu strategisnya PAUD, maka lembaga pendidikan ini perlu diatur kembali dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Suara. 4. Hal ini bisa berbeda bergantung pada perkembangan individu anak. 2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang. mencabut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mencabut Undang-Undang 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. PENDAHULUAN. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kemenag Moratorium Izin Baru PAUD Al-Qur’an dan Rumah Tahfiz Al-Qur’an Kontributor. Diharapkan, hal ini dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di masyarakat. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan. A.